JAKARTA (Media Indonesia): HINGGA 2005, tingkat teledensitas telepon tetap di Indonesia baru 4%, jauh dari rata-rata 30% yang umumnya dicapai negara berkembang. Masih minimnya paparan teknologi telekomunikasi ini jelas perlu disikapi oleh pemerintah. Jika tidak, keterasingan publik akan telekomunikasi dapat membuat Indonesia makin jauh tertinggal.
Pengamat Telematika Heru Sutadi mengungkapkan, umumnya negara-negara berkembang, termasuk negara tetangga Indonesia telah berhasil mencapai angka teledensitas telepon lokal 30%. Namun, Indonesia belum beranjak dari angka 4%. Kendati kini telepon seluler telah menjangkau 33 juta penduduk Indonesia dan setiap tahunnya terus menunjukkan perkembangan progresif, tetap saja tingkat teledensitas telepon lokal yang menjadi patokan.
Jika teledensitas telepon lokal masih di bawah rata-rata, artinya pemerintah perlu berbuat banyak untuk membenahi pembangunan telekomunikasi di negeri ini.
Rendahnya teledensitas di Indonesia, menurut Heru, jelas terkait dengan konsep duopoli industri telekomunikasi yang hingga kini diadopsi Indonesia. Pasalnya sudah terbukti sejak sistem duopoli diterapkan 2002 lalu, tingkat penetrasi telekomunikasi belum beranjak jauh. "Sejak sistem monopoli Telkom dicabut tiga tahun lalu, belum banyak yang bisa diperbuat pemegang duopoli sekarang yaitu Telkom dan Indosat. Kegagalan memenuhi target ini terlihat dari masih rendahnya interkoneksi. Padahal jumlah teledensitas yang memadai untuk ukuran Indonesia mencapai 70 juta atau 30% dari penduduk Indonesia."
Pengamat telematika yang juga pengajar di sejumlah kampus ini mengakui kini Indonesia masih berada dalam tahap transisi. Pasalnya, pemerintah baru menetapkan 2010 sebagai waktu yang tepat untuk membuka pintu bagi kompetisi bebas.
Namun di mata Heru, 2010 terlalu lama. Kinerja Telkom dan Indosat yang terengah-engah melayani kebutuhan publik jelas mengindikasikan bantuan dari pemain-pemain baru telah sangat diperlukan.
"Jelas perlu ada percepatan, jika tidak Indonesia akan makin tertinggal. Kita lihat saja, di mana-mana banyak orang yang sulit memperoleh nomor baru," tegas Heru.
Terlebih lagi, kata Heru, pemerintah telah mengikat komitmennya dalam World Summit on Information Society (WSIS). Pertemuan yang diikuti negara-negara di dunia itu menetapkan di tiap desa atau komunitas terkecil di suatu bangsa, harus tersedia minimal satu sambungan telepon pada 2015 mendatang.
Target yang ditetapkan WSIS itu, lanjut pria yang kerap berbicara dalam seminar telematika ini, jelas terlalu berat bagi kondisi Indonesia saat ini. Pasalnya, di negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ini, masih terdapat 40 ribu desa yang tidak tersentuh teknologi telekomunikasi. Padahal jelas-jelas dalam persaingan global sekarang satu sambungan telepon untuk satu desa masih jauh dari memadai.
Heru mengingatkan batas waktu 2015 yang dijadikan indikator kemajuan pembangunan telekomunikasi tersebut kini tinggal hitungan waktu 10 tahun. "Artinya, jika ingin mengejar kita harus memenuhi angka 26% dalam waktu 10 tahun. Saya ragu target itu bisa dicapai, jika kompetisi baru dibuka lima tahun lagi. Saya yakin kunci permasalahannya belum dibukanya sistem kompetisi dalam industri ini."
Pengamat yang gemar melontarkan kritik pada jajaran birokrasi ini mengungkapkan, jika Indonesia ingin melewati titik nadir, pintu kompetisi harus dibuka pada 2007 mendatang. Sehingga diperlukan adanya perombakan besar-besaran karena pemerintah semula menargetkan 2010 sebagai waktu yang tepat untuk membebaskan kompetisi di industri telekomunikasi.
Ia memandang 2005 ini adalah masa kritis bagi jajaran demokrat untuk menyiapkan regulasi agar pada 2 tahun yang akan datang, pemain lama telah siap tempur di pasar kompetitif. Selain menyiapkan peraturan yang mengarah pada kompetisi, pemerintah juga diminta untuk mendukung terciptanya iklim persaingan yang kondusif. Sehingga industri yang padat modal ini tidak hanya ramah bagi pemain lama, namun juga menjadi lahan yang potensial bagi pemain-pemain baru.
"Kita minta kode akses dibuka begitu pula interkoneksi. Jika dalam tahun ini persiapan kita sudah smooth dan lancar, 2007 nanti semua pihak pasti sudah siap," ungkap Heru.
Selain mengalami kesulitan dalam menyediakan dana, kata Heru, ketidakmampuan Telkom dan Indosat dalam melayani publik secara optimal juga terbentur oleh masalah teknologi dan jaringan. Namun, kendati telah mengalami kerterbatasan, pemain lama tampak belum sepenuhnya merelakan hak-hak istimewa sebagai pemegang duopoli seperti yang kini dinikmatinya hilang begitu saja.
Heru menegaskan, pembukaan pintu kompetisi yang lebih awal dari jadwal semula jelas akan memancing resistensi pihak status quo. Guna meghindari hal itu, jelas pemerintah harus melakukan intervensi. Selain dengan memaksa lewat regulasi, dukungan birokrasi untuk sistem kompetisi ini juga harus dibuktikan dengan sikap terbuka mereka dalam menyikapi masuknya pemain-pemain baru.
"Jangan sampai ada pengalihan isu. Misalnya ketika pintu terbuka ada isu nasionalisme terhadap pemegang saham di perusahaan yang akan ikut terjun di industri ini. Sepanjang mereka mampu dan layak, isu-isu seperti itu sangat tidak relevan." (Iis Zatmika/S-2)
