detikcom - Jakarta, Pengamat telematika Mas Wigrantoro Roes Setiyadi menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlihat enggan melakukan perubahan dilihat dari keputusannya yang tidak mengakomodir keinginan adanya sebuah kelembagaan yang mengurusi telematika (ICT) nasional.
"Di mata komunitas Telematika, pembentukan kelembagaan kementerian/departemen yang diberi kewenangan penuh melaksanakan pembinaan, pembangunan, pengaturan, pengawasan, pengendalian di bidang Telematika, merupakan perubahan yang diharapkan akan muncul sebagai buah kerja di masa awal pemerintahannya. Ternyata, SBY telah mengingkari janjinya. Terbukti yang dilakukan hanyalah memperpanjang usia kementerian (Kominfo) yang tidak jelas tugas dan kewenangannya," tegas Mas Wigrantoro.
Menurut Koordinator Global Internet Policy Initiative (GIPI) itu, belum jelasnya tugas Kementerian Negara Kominfo mencerminkan belum adanya dukungan kuat dari SBY sebagai presiden terhadap Telematika.
"Padahal, dalam kampanye merebut dukungan publik, beliau menyebut pentingnya IT. Jangan-jangan pernyataan terdahulu dilakukan hanya untuk merebut simpati, sementara sebetulnya beliau tidak terlalu tahu atau peduli dengan ICT," tegas Mas Wig yang juga pengajar di Universitas Budi Luhur.
Mas Wig memperkirakan, jika keberadaan lembaga-lembaga yang berwenang mengurusi Telematika tetap seperti kabinet sebelumnya, sementara para pejabat birokrat yang membantu masing-masing menteri tidak mengalami banyak perubahan, maka ke depan, periode 2004-2009, tidak akan banyak perubahan yang dapat diharapkan terwujud. Masing-masing akan berjalan sesuai dengan seleranya sendiri.
Dipaparkan oleh Mas Wig, momen pembentukan kabinet di bawah kepemimpinan SBY merupakan saat terbaik bagi presiden untuk mewujudkan keinginan masyarakat serta menunjukkan komitmen presiden dalam membangun semua sektor khususnya sektor telekomunikasi dan Teknologi Informasi.
Tidak terwujudnya kementerian atau departemen Telematika di kabinet Indonesia Bersatu juga disayangkan oleh Heru Sutadi, Koordinator Masyarakat Internet Indonesia. Padahal, RUU Kementerian Negara sudah memberi sinyal perlunya penggabungan sektor telekomunikasi dan informasi dalam kabinet.
"Tetap dipisahkannya kementerian yang membawahi sektor telematika menegaskan bahwa pemerintah baru tidak punya visi dan strategi membangun dan mengembangkan teknologi informasi di Indonesia," kata alumnus pascasarjana Komunikasi UI itu dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (26/10/2004).
Namun ditegaskannya, hal itu justru menjadi tantangan bagi komunitas telematika untuk menunjukkan teknologi informasi Indonesia bisa maju tanpa turun tangan pemerintah untuk membantu.
(Reporter: Titis Widyatmoko)
