detikcom - Jakarta, Pengamat telematika, Heru Sutadi, melihat tidak akan ada perubahan kebijakan pemerintah SBY di bidang TI. Siapapun sosok calon menteri yang muncul.
Menjelang pemerintahan baru, kalangan telematika ramai menyerukan dibentuknya kementerian khusus yang menangani telematika. Kementerian ini nantinya akan menggabungkan fungsi-fungsi Direktorat Jenderal Pos dan Telkomunikasi serta Kementerian Komunikasi dan Informasi.
Menurut pengamat telematika, Heru Sutadi, keinginan tersebut nampaknya tidak akan terwujud dalam pemerintahan mendatang. "Secara kelembagaan saja, sudah cukup mengecewakan penggiat bidang telematika yang selama ini gencar mendesak pemerintah untuk menghadirkan kementerian telematika," ujarnya kepada detikcom, Senin (18/10/2004).
Oleh karena itu, Heru meramalkan, tidak akan terjadi banyak perubahan kebijakan di bidang TI (teknologi informasi) dari pemerintahan yang baru. "Tidak akan banyak perubahan, siapapun yang duduk di sana. Saya mengusulkan agar masyarakat tidak terlalu banyak berharap terjadi perubahan," ia menambahkan.
Pekan lalu, muncul nama Sofyan Djalil sebagai calon menteri. Sofyan mengaku berbincang-bincang mengenai teknologi informasi dengan presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono.
Bukan Sosok Idaman
Menurut Heru, sosok Sofyan memang bagus dari segi manajemen. "Tetapi, yang diinginkan masyarakat telematika, bukan sosok seperti Sofyan Djalil. Masyarakat inginnya sosok yang benar-benar mengerti telematika dan komitmen terhadap pengembangan teknologi informasi," ujarnya.
Menurut Heru, tanpa sosok seperti itu dan tidak adanya kementerian khusus telematika perkembangan TI di Indonesia akan sulit. Salah satunya, untuk memenuhi target yang ditetapkan PBB dalam bidang TI.
Target yang ditetapkan PBB lewat WSIS (World Summit on Information Society) itu dirasakan Heru tak akan tercapai. Target WSIS menyebutkan, pada tahun 2015 separuh masyarakat dunia (termasuk Indonesia) harus memiliki akses internet.
Namun, lanjut Heru, masyarakat telematika bisa saja mewujudkan target itu sendiri. "Ini saatnya masyarakat telematika menunjukkan bahwa kita mampu berjuang sendiri. Selama ini sudah masing-masing antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam banyak hal, justru pemerintah yang menjadi faktor penghambat, katakanlah soal frekuensi 2,4 gigahertz," Heru menjelaskan.(Reporter: Wicaksono Hidayat)
